Eksistensi Budaya Sunda dalam menghadapi MEA

Oleh : Fikri Dian Parhanudin, SIP

Berangkat dari sejarah pada mulanya Jawa Barat  populer dengan sebutan tanah sunda, tatar sunda. Kerajaan tarumanegara merupakan Kerajaan sunda pertama yang berdiri pada abad ke-5 yang  telah banyak memberi corak terhadap kesusatraan dan kebudayaan sunda. Setelah kerajaan tarumanegara jatuh dikalahkan oleh kerajaan sriwijaya pada abad ke 7 mulailah banyak bermunculan beberapa kerajaan sunda kecil seperti kerajaan galuh di ciamis, kerajaan kuningan dan menurut sumber sejarah seluruh kerajaan sunda kecil tersebut pada abad ke 8 kembali lagi bersatu menjadi kerajaan sunda dan setelah itu mulailah masuk kebudayaan jawa ke tatar sunda dimulai pada masa kekuasaan Sri Jayabuphati yang sejaman dengan Raja Jawa Timur, Airlangga yang berhasil mengusai seluruh Jawa pada tahun 1037 (Weesing,1978:8). Dalam perjalanan sejarah yang panjang tersebut ada raja yang sangat tersohor di Jawa Barat yaitu prabu siliwangi yang mengusai kerajaan pakwan padjadjaran, pada masa kepemimpinan prabu siliwangi agama islam mulai masuk ke tatar sunda  yang awalnya diperkenalkan oleh seorang ulama islam gresik bernama syarif hidayatullah pada tahun 1470, sebelum masuknya islam masyarakat tatar sunda memiliki berbagai kepercayaan seperti hindu, budha, Dinamisme dan animisme, namun setelah islam hadir ke wilayah tatar sunda terjadi perubahan kepercayaan, bahkan agama islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar ditatar sunda.

Masyarakat sunda sejak dulu memiliki budaya yang menjungjung tinggi nilai-nilai etika, sopan santun  bahkan dalam setiap diri orang sunda terpatri satu nilai silih asih, silih asah dan silih asuh. Nilai tersebut sudah ada dari jaman dulu dan terinternalisasi dalam diri orang sunda yang harus dijunjung tinggi kapanpun dan dimanapun. Silih asih, silih asah dan silih asuh memiliki pengertian bahwa orang sunda harus saling mengasihi, saling memberi untuk meningkatkan kemampuan dan saling melindungi satu sama.

Akan tetapi pada tahun 1596 kebudayaan eropa mulai masuk ketanah sunda melalui kegiatan perdagangan, lebih penting lagi pada saat itu terjadi penetrasi budaya barat  yang intensif  dan bertahap yang mengakibatkan perubahan pada budaya dan pola pemikiran orang sunda, dengan kemampuan politik praktisnya orang eropa mampu membuat orang sunda terkotak kotak sehingga pada waktu itu kaum sunda yang tidak pro kolonial dijajah oleh bangsa kolonial dan bangsa pribumi yang menjadi kaki tangan orang kolonial. Seperti yang kita ketahui bersama banyak sekali warisan budaya sunda seperti Pakaian Adat/Khas Jawa Barat yaitu kebaya, selain itu  Kesenian sunda seperti  Wayang Golek, Jaipong , Degung , Rampak gendang , Calung , Pencak Silat , Sisingaan , Kuda Lumping , Bajidoran,Cianjuran Kacapi Suling Reog. Dan yang tidak kalah hebatnya yaitu warisan Ritual Khas Jawa Barat.  Semua warisan tersebut harus terus dilestarikan dan menjadi daya Tarik pesona jawa barat dalam membangun jawa barat menjadi daerah yang maju dan sejahtera, pendidikan berbasis budaya sangat diperlukan untuk mengenalkan warisan budaya sunda kepada generasi muda.

Dalam menghadapi pergaulan dunia aspek budaya terkadang dikesampingkan yang terpenting bagaimana mempercepat akselerasi pembangunan. Hal tersebut jelas akan mencedrai bahkan membuat budaya sunda terkikis sedikit demi sedikit, apalagi dengan masifnya pertumbuhan teknologi atau masuknya era globalisasi nilai-nilai budaya asing akan mudah masuk sehingga orang sunda harus memiliki filter salah satunya adalah pondasi budaya sunda. Tahun ini Negara-negara ASEAN telah sepakat untuk melaksankan Masyarakat Ekonomi Asean yang basisnya adalah kerjasama regional dalam berbagai bidang ekonomi untuk meningkatkan  trade, invest, tourism,labour dll. dengan dimulainya MEA ini sedikitnya akan berpengaruh terhadap budaya sunda. Banyak hal yang perlu dilakukan orang sunda untuk meningkatkan daya saing dengan mengedepankan budaya sunda (pro culture).  Dengan MEA ini harus mampu menunjukan eksiting budaya sunda di tataran ASEAN, baik system dagang sikap dan karakternya, memperkenalkan budaya sunda sebagai budaya never endless yang menarik sehingga menjadi tujuan investasi, menjadi tujuan wisata budaya yang menarik seperti bali yang masyarakatnya bersama sama terus melestarikan budayanya, sebagai suatu daerah yang strategis yang dihuni oleh 46,7 juta jawa barat seharusnya mampu untuk meningkatkan daya saingnya, kejayaan sunda pada masa jaman prabu siliwangi yang didasari dengan sikap silih asah, silih asuh silih asih tersebut apabila di implementasikan oleh seluruh penduduk jawa barat dan konsen terhadap pelestarian budaya sunda maka suatu saat seluruh tatar sunda akan menjadi daerah yang maju, bahkan akan menjadi destinasi kunjungan wisata  budaya selain bali dan yogya sehingga akan meningkatkan nila jual orang sunda sebagai suku yang religious, beradat dan humanis. Sampurasunn...

Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Jabar Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah

Oleh : Fikri Dian Parhanudin, SIP

Inovasi Daerah memegang peran penting dalam upaya pembangunan daerah, dengan konsep pembangunan daerah berbasih otonomi daerah, setiap daerah dituntut harus mampu meningkatkan daya saing daerah untuk meningkatan perekonomian daerahnya.  Dewasa ini banyak daerah otonomi tidak mampu berdaya saing, tidak bisa mensejahterakan masyarakatnya dan tidak mampu meningkatkan Pendapan Asli Daerahnya (PAD). Kondisi eksisting menunjukan bahwa 60% pemekaran daerah atau pembentukan DOB baru tidak berhasil malahan menjadi beban Pusat. Hal itu di akibatkan karena daerah tersebut belum mampu berdiri sendiri mengurus daerahnya sendiri, oleh sebab itu maka Pemerintah Pusat mengintruksikan Pemerintah Daerah untuk berupaya melakukan inovasi daerah dengan berpatokan kepada peraturan yang berlaku. Bahkan untuk memuluskan jalannya pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat BAB khusus yang membahas dan mengatur secara khusus tentang inovasi daerah disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.

Dalam rangka meningkat kesejahteraan dan pelayan publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai inovasi daerah seperti Pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat secara teintegrasi dan berbasis on line; Penyusunan Basis Data Kemiskinan melalui Aplikasi Kilometer Nol (KM-0) Pro Poor, sehingga terwujud sinergitas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat; Pengembangan Sistem Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA) dalam Pengelolaan Barang dan Aset Daerah, yang menjadikan Jawa Barat memperoleh predikat WTP dalam pengelolaan aset/barang milik daerah selama empat tahun berturut turut;  Penerapan e-Procurement atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional. Sampai dengan tahun 2015 telah beroperasi 21 LPSE sistem provider, sedangkan 7 kabupaten/kota sebagai agency pengguna LPSE Provinsi Jawa Barat; Perijinan Online, merupakan aplikasi yang bisa di download melalui handphone yang memberi kemudahan bagi masyarakat/ pengusaha untuk mengajukan perijinan, sehingga tidak harus datang langsung ke kantor BPMPT, Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2005 pada penyelenggaraan LPSE, yang meliputi: registrasi, verifikasi, training, tendering, helpdesk, data center dan technical support dll.

Inovasi tersebut dibuat selain untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat juga untuk meningkatkan daya saing daerah dalam konstelasi nasional. Akan tetapi dalam pelaksanaan inovasi tersebut dinilai belum maksimal dan masih memiliki banyak kekurangan dan akan terus ditingkat setiap tahunnya, namun juga dengan berbagai inovasi tersebut pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2015 berhasil menerima 22 penghargaan, hal tersebut jelas membuktikan bahwa inovasi daerah akan meningkatkan prestasi daerah. Sehingga penulis memiliki harapan besar kedepannya bukan cuma provinsi jawa barat yang mampu menciptakan inovasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan produktivitas dalam pelayanan public akan tetapi diikuti 27 kabupaten/kota di jawa barat sehingga suatu saat jawa barat bisa menjadi Provinsi percontohan di Indonesia.

Kemiskinan Masih Menghantui Jawa Barat

Oleh : Fikri Dian Parhanudin, SIP

Salah satu isu penting dalam masalah ketenagakerjaan, selain angkatan kerja dan struktur ketenagakerjaan yaitu pengangguran, masih tingginya angka pengangguran akan berimbas kepada semakin tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi, hal demikian terjadi pula di Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia sekitar 47 juta jiwa lebih atau 20% dari jumlah penduduk di Indonesia, bonus demografi tersebut menjadi keuntungan dan tantangan tersendiri bagi pemerintah Jawa Barat.

Jumlah penduduk yang setiap tahunnya terus bertambah sejatinya harus diimbangi dengan penambahan jumlah lapangan kerja. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan jelas akan menyebabkan kesempatan kerja menurun sehingga akan mengakibatkan terjadinya masalah-masalah social kemasyarakatan. Menurut data yang saya peroleh kebanyakan modus kejahatan yang terjadi di wilayah Jawa Barat disebabkan oleh kemiskinan, ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya apabila tidak disadari dengan keimanan dan ketakwaan maka orang tersebut cenderung akan berani berbuat apapun bahkan melanggar norma hokum yang berlaku.

Pada tahun 2015 saja menurut data BPS telah terjadi peningkatan kemiskinan di Jawa Barat yaitu sekitar 9, 57 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,72 %. Dalam menyikapi bonus demografi dan kurangnya lapangan, serta menurunkan angka kemiskinan di Jawa Barat dalam masa kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan terus berupaya untuk menciptakan 100.000 wirausahaan baru, apabila program ini berhasil tingkat kemiskinan di Jawa Barat akan berangsur-angsur menurun. Dalam rangka untuk menciptakan dan merealisasikan program tersebut Pemerintah Jawa Barat membuat Kegiatan Kredit Cinta Rakyat, yaitu kredit tanpa anggunan dengan bunga murah/terjangkau yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) untuk terus produktif meningkatkan perekonomian.

Sejauh ini dari mulai 2011 hingga Desember 2015 telah dialokasikan dana sebesar 385 milyar rupiah. Jumlah penerima manfaat KCR sebanyak 13.396 Orang dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 31.000 orang, akan tetapi program ini belum mampu mengakomodir kebutuhan lapangan pekerjaan di Jawa Barat. Maka dari itu pemerintah Jawa Barat perlu memperluas jangkauan kerja dengan meningkatkan dana KCR tersebut, memanfaatkan CSR, atau memberikan kesempatan besar kepada calon investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat baik Penanaman Modal Asing (PMA)  maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).