Oleh: Fikri D. Parhanudin, SIP
Dalam tulisan
Margaret Levi dijelaskan secara jelas dan terperinci terkait konsep pemikiran-pemikiran
tentang membangun Pemerintahan yang efektif, ilmu pemerintahan terus mengalami
perkembangan dinamis seiring dengan perkembangan jaman banyak presfektif mengenai
cara untuk memcapai pemerintahan efektif yang semata mata tujuanya sama untuk
mencapai kesejahteraan, dalam tulisan ini dikatakan pemerintah yang efektif itu
tidak hanya melindungi warganya dari kekerasan akan tetapi peran pemerintah
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakan kebutuhan dan keinginan
masyarakat, adanaya akuntablitas, serta memberikan kepastian politik , menurut
levi pemerintahan yang paling efektif dewasa ini mungkin ada di negara
demokrasi dimana setiap warga negaranya ikut serta dalam upanya pembangunan
suatu negara.
Konsep demokrasi yang kita kenal adalah
pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, namun pada kenyataanya
masih banyak negara yang berhaluan demokratis belum mampu sepenuhnya memberikan
kesejahteraan bagi rakyatnya, malahan banyak negara ketiga yang berhaluan
demokratis malah gagal juga dalam memanage pemerintahannya dengan baik seperti
negara di timur tengah seperti Irak, Suriah, dan Afghanistan kebanyakan orang
menganggap negara tersebut adalah negara dengan system islam sejatinya negara
negara tersebut sama seperti Indonesia menganut sistem pemerintahan republik
dan presidensial yang notabene rakyatnya mengadakan aktivitas Partai dan Pemilu
tiap beberapa periode sebagai bagian dari demokrasi dan mayoritas penduduknya
beragama islam seperti Indonesia. Kalau
kita membahas mengenai konsep pemerintahan yang efektif berdasarkan data dari
IMF sebagai Lembaga keuangan internasional dtentang negara terkaya di dunia yaitu
sebagai berikut:
NEGARA TERKAYA DIDUNIA BERDASARKAN GDP
Sumber:
IMF, 2016
Berdasarkan
data tersebut bisa kita identifikasi bahwa mayoritas negara terkaya didunia
tidak menggunakan system demokrasi malahan lebih cenderung monarki, dalam
konsepsi pemikiran hobbes dikatakan dalam tulisan Evi: the Key to an effective government is the first, foremost, solely
centralized coercive power in the hands of the monarch” secara sederhana
bisa diartikan bahwa pemerintahan yang efektif itu pertama, terutama dan semata
mata dengan kekuatan memaksa tangan seorang raja. Munkin untuk negara-negara
pahan liberalis/neo liberalis menganggap bahwa pemerintah seperti masyarakat hidupnya
tidak bebas bahkan cenderung dipaksa untuk ikut aturan pemerintah, namun pada
hakekatnya dibentuknya suatu negara merupakan kesepakatan Bersama dengan tujuan
yang sama yaitu kesejahteraan hal yang utama, negara-negara ketiga seperti
Indonesia dengan system Pemerintahan Demokratis menurut saya malah membebankan
Anggaran dan Belanja Negara tahun ini saja pada tanggal 27 Juni 2018 akan
diselenggarakan pilkada di 171 daerah di Indonesia, dengan total biaya yang
harus dikeluarkan pemerintah lebih dari 17 Triliun, nilai yang sangat fantatis
yang dianggarkan dalam APBD melalui mekanime Hibah atau disebut juga NPHD.
Negara
yang menggunakan system demokrasi terbesar dan menjadi kiblat seluruh negara
demokrasi di dunia adalah Amerika Serikat, namun di awal tahun ini negara ini
mengalami kebuntuan dalam pemerintahanya yang disebut dengan government
shutdown sampai dengan 9 februari 2018, kejadian ini bukan pertama kali terjadi di amerika sejak
tahun 1976 sampai saat ini sudah terjadi 19 kali yang berdampak terhadap
berhentinya berbagai pelayanan ang dilakukan pemerintah disana jelas hal ini
secara ekonomi sangat merugikan karena banyak fasilitas negara yang berhenti
dan tidak bisa diakses, hal berdampak pada berbagai sector demikian juga
pariwisata yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara tersebut demikian
juga dijelaskan dalam koran Washingtonpost.
bahwa “Government shutdowns, they say,
are uniquely American and hardly an indication of the demise of Western
democracy” yang memiliki arti bahwa mereka government shutdown mengatakan
adalah suatu keunikan amerika dan merupakan indikasi dari kematian demokrasi.
Teori Pemerintahan
terus mengalami dinamika, di eropa saja pada awal lahirnya negara eropa modern
karena akibat dari perang atau kolonialisasi yang menjadi triger lahir dan
berkembangnya pemukinan negara-negara modern dengan teori mengadopsi nilai,
institusi dan konstitusi negara lain dengan memodifikasinya sehingga mampu
meningkatkan pertumbuhan ekonomi,namun di era pemerintahan modern seperti
sekarang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi selain teori akuntabilitas
penyelenggara pemerintahan yang secara regular hidup dari masyarakat harus
mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi makro maupun mikro, banyak aspek yang
harus diperhatikan.
Pemerintah
yang efektif juga dijelaskan dalam tulisan levi yaotu mapu menjamin hak hak
pribadi seseorang, adanya perlakuan hukum yang sama, dan adanya fasilitas
pemerintah yang memungkinkan warganya berkembang. tapi dalam kenyataanya masih banyak
pemerintah, yang mampu menciptakan perdamaian dan kesejahteraan masyarakatnya,
masih belum sepenhnya memeuhi kebutuhan rakyat. Masih banyak yang lebih
memperhatikan kepentingan pribadi dan golongan, dengan mengatur ekonomi,
menginjak kebebasan hak sipil , menghambat ilmu pengetahuan dan Kemajuan
teknologi, pemerintah seperti ini apabila dibiarkan akan bisa menindas
rakyatnya, kemudian bisa berdampak
terhadap terjadinya penurunan ekonomi.
Kemudian
dalam mengelola pemerintah bisa dianalogikan seperti membuat kue, kita harus
memperhatikan berbagai hal dari mulai bahan, resep dll, semua hal tersebut harus diperhatikan, Margaret juga menjelaskan
bahwa bahwa bahan bahan untuk membuat pemerintahan itu efektif dengan:
1. Pengaturan
kelembagaan yang efektif
2. Kepemimpinan
yang mampu memberikan keamanan dan pelayanan terhadap masyarakat
3. Kemudahan
masyarakat dalam mengakses ilmu pengetahuan dan informasi
4. Permerintahan
yang yang bersih dan adil,
Faktor-faktor
diatas memang telah diakui dan dijadikan dasar sebagai indicator pembangunan
pemerintahan yang efektif,selain faktor diatas memang faktor kepemimpinan
menjadi hal penting yang harus diperhatikan pemimpin sebagai ujung tombak dari
lahirnya kebijakan-kebijakan suatu negara, dalam tulisan levi dijelaskan juga
bahwa tugas pemimpin itu juga harus mampu membujuk konstituenya ikut dalam
melaksanakan perundang undangan, apabila pemimpin ingin mendaptkan dukungan
konstituenya maka jelas pemimpin harus orang yang kredibel sehingga apapun
kebijakan yang dibuat semata mata untuk kepentingan masyrakat, di zaman
skandinavian pemimpin memiliki kekuatan untuk memberi informasi yang salah dan
untuk memanipulasi, tetapi mereka juga memiliki kekuatan untuk menginspirasi,
sehingga faktor kepeminpinan sangat penting dalam memnciptakan pemerintah yang
efektif. Kesimpulan dari tulisan ini mengatakan bahwa Lembaga pemerintah yang
tepat adalah kunci yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi
peran dan kualitas pemimpin sama pentingnya, masyarakat sebagai konstituen
jelas akan percaya dengan pemerintahan apabila penyelenggaraan pemerintahan
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan nilai, norma dan aturan hokum yang
berlaku ataun hukum positif yang ada,
sebagai konstituen masyarakat di era modern akan ikut serta dalam melaksanakan
pemerintahan, maka pemerintah dituntut harus responsive terhadapa berbagai
gejala dan lagat dinamika yang terjadi di masyakat. Sehingga memang penting
kita mengetahui ilmu teori ilmu pemerintaha
baru mengikuti dinamika nasional, regional dan internasional, apabila
ilmu baru itu pantas dan bisa dilaksanakan dan mampu menciptakan lebih banyak
kesejahteraan why not kita implementasikan namun disesuaikan dengan adat
istidat dan kearifan local.
Berbicara
tentang konsep pemerintahan yang baik dengan berbagai faktor diatas apabila
saya analisi dengan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, mungkin negara
ini masih perlu banyak belajar bagaimana membentuk pemerintahan yang efektif
dan efisien, Indonesia adalah negara besar, jumlah penduduk Indonesia sesuai
release dari DUKCAPIL Kemendagri yang melakukan perekaman sudah sebanyak 78% dari
total penduduk waib KTP, kekuatan demografi kita pada tahun 2017 sebanyak lebih
dari 261 juta, ini merupakan bonus demografi yang kita miliki yang apabila bisa
dimanfaatkan akan mampu meningkatkan perekonomian, akan tetapi apabila
sebaliknya pemerintah tidak aware maka kemiskinan akan terus menghantui negara
ini.
Pada
tahun ini merupakan tahun politik 171 Daerah akan melaksanakan pemilu serentak,
lebih dari 500 calon diusung partai politik maupun gabungan partai politik akan
bersaing dalam memperebutkan kursi kepala daerah baik gubernur, bupati maupun
walikota, triliunan rupiah uang negara akan terbuang dalam mensukseskan pemilu
ini, namun apakah calon yang terpilih akan mampu menciptakan pemerintahan yang
lebih baik kedepanya atau malah menyebabkan kegagalan, apakah system demokrasi
ini sudah dianggap efektif dilaksanakan atau belum, tiap lima tahunnya di
Indonesia dilaksanakan pemilu berdasarkan data dari Direkotrat FKDH Kemendagri
524 Calon Kepala daerah pada pemilukada 2018 ini adalah pengusaha, apakah suatu
saat mereka akan berhenti dari usahanya atau malah mampang mumpung untuk
membuka kran usahanya selebar munkin, jelas sekali manusia pada hakekatnya
tidak akan pernah puas sesuai pribahasa yang mengatakan homo homini lupus, yang berarti manusia adalah serigala bagi
manusia lainnya, selain itu dalam proses persiapan tahapan tahapan politik juga
akhir akhir ini ada pemberitaan kataya untuk mendapatkan tiket diusung partai politik menjadi calon
kepala daerah harus membanyar mahar yang jumlahnya sangat besar, dan ironisnya
katanya kebanyakan calon-calon ini selain diusung partai politik mereka juga
didukung oleh kumpulan-kumpulan pengusaha yang membiayainya.
saya
menyakini pasti semua ada kepentingan, apakah itu yang dinamakan pemerintah
yang efeketif, banyak faktor yang melatar belakangi efektivitas pemerintahan
menurut tulisan levi, namun dalam konteks negara indonesia faktor kepemimpinan
atau proses pemilihan pemimpinya saja belum beres bagaimana faktor yang
lainnya,
Demikian
tulisan saya terimakasih.
